2 Penyebab Utama Penolakan Merek dan Cara Mengatasinya

Mendaftarkan Merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Saat bisnis mulai berkembang, merek bukan lagi sekadar nama. Merek menjadi identitas yang menempel di produk, kemasan, invoice, katalog, hingga materi promosi di media sosial dan marketplace.

Ketika Anda menitipkan produk ke reseller, menawarkan kerja sama ke distributor, atau membangun jaringan agen, merek akan semakin sering terlihat dan dikenal.

Karena itu, mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah langkah penting agar merek Anda memiliki perlindungan hukum.

Merek yang terdaftar membuat bisnis lebih aman dari risiko penjiplakan dan penggunaan nama yang sama oleh kompetitor. Selain itu, merek yang legal juga meningkatkan kepercayaan calon pembeli, investor, maupun mitra kerja sama.

Namun, proses pendaftaran merek tidak selalu berjalan mulus. Banyak pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan, tetapi akhirnya menerima notifikasi penolakan merek dari DJKI.

Dampak penolakan merek bagi bisnis bisa membuat promosi tertunda, tertahannya kerja sama, sampai risiko kerugian karena harus mengganti identitas brand.

Lalu, apa sebenarnya penyebab penolakan merek? Dan apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Mengapa Penolakan Merek Bisa Terjadi?

Setiap bulan, DJKI menerima ribuan pengajuan merek dari berbagai bidang usaha. Tetapi, tidak semua permohonan bisa disetujui.

DJKI memiliki standar pemeriksaan yang mengacu pada dasar hukum penolakan merek yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penolakan merek umumnya terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu penolakan absolut dan penolakan relatif. Memahami keduanya akan membantu Anda menghindari kesalahan sejak awal.

1. Penolakan Absolut: Merek Tidak Memenuhi Syarat Dasar

Penyebab pertama penolakan merek adalah penolakan absolut. Artinya, merek Anda dianggap tidak memenuhi syarat dasar untuk didaftarkan, meskipun belum ada merek lain yang mirip.

Dalam proses ini, DJKI akan menilai merek dari sisi aturan umum, kesesuaian, serta kelayakan secara hukum. Jika merek melanggar ketentuan, maka permohonan dapat langsung ditolak.

Berikut beberapa hal yang sering memicu penolakan absolut:

1. Merek bertentangan dengan aturan, moral, atau ketertiban umum

DJKI akan menolak merek yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, moralitas, maupun ketertiban umum. Ini termasuk kata, simbol, atau istilah yang berpotensi menimbulkan konflik atau dianggap tidak pantas.

2. Nama merek hanya berupa sebutan produk/jasa

Kesalahan yang sering terjadi adalah saat pelaku usaha mendaftarkan merek yang terlalu umum, misalnya hanya menulis nama barang atau jasa yang dijual.

Contoh sederhana Anda menjual susu kedelai, lalu merek yang diajukan hanya “Susu Kedelai”. Nama seperti ini dianggap tidak memiliki pembeda dan sulit dilindungi sebagai merek.

3. Merek berpotensi menyesatkan masyarakat

DJKI juga menolak merek yang bisa menimbulkan persepsi keliru mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, tujuan penggunaan, atau karakter produk/jasa.

Misalnya, merek memberikan kesan seolah produk berasal dari negara tertentu, memiliki kualitas tertentu, atau mengandung bahan tertentu, padahal faktanya tidak demikian.

4. Merek memuat keterangan yang tidak benar atau menipu

Jika merek mengandung klaim berlebihan yang tidak sesuai fakta, DJKI dapat menolaknya. Contohnya adalah merek yang “menjanjikan” manfaat tertentu secara mutlak, padahal tidak ada dasar pembuktiannya.

5. Tidak ada pembeda dengan merek lain

Penolakan absolut juga dapat terjadi ketika merek Anda tidak memiliki perbedaan yang cukup kuat dibanding merek yang sudah ada. Bisa dari segi tulisan, bentuk logo, susunan kata, atau unsur visual lainnya.

6. Menggunakan istilah atau lambang milik umum

Merek yang menggunakan nama umum atau simbol yang sudah menjadi milik publik juga berisiko ditolak. DJKI biasanya menghindari pemberian hak eksklusif pada unsur yang seharusnya bisa digunakan semua orang.

Intinya: penolakan absolut terjadi karena merek Anda “secara prinsip” tidak layak didaftarkan.

2. Penolakan Relatif: Merek Dianggap Mirip dengan Merek Lain

Penyebab kedua penolakan merek adalah penolakan relatif. Penolakan ini muncul karena DJKI menilai merek Anda memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar atau memiliki reputasi kuat.

Dalam penolakan relatif, masalahnya bukan pada kelayakan merek secara umum, tetapi pada kemungkinan terjadinya “benturan” dengan hak merek pihak lain.

Beberapa kondisi yang termasuk penolakan relatif antara lain:

1. Ada persamaan pada pokoknya dengan merek lain untuk produk/jasa sejenis

Jika nama, logo, atau elemen brand Anda memiliki kemiripan secara keseluruhan atau sebagian dengan merek lain, dan berada dalam kelas produk/jasa yang sama, DJKI bisa menolak permohonan Anda.

Kemiripan ini bisa berupa:

• bunyi pengucapan yang mirip
• tampilan visual yang serupa
• susunan kata yang hampir sama
• makna atau kesan yang sejenis

2. Menyerupai merek terkenal

Meskipun merek terkenal belum tentu mendaftar pada semua kelas, DJKI tetap mempertimbangkan tingkat ketenaran dan potensi kebingungan konsumen. Jika merek Anda dianggap menumpang popularitas, maka peluang penolakan semakin besar.

3. Mirip dengan merek terdaftar meskipun beda jenis (dengan syarat tertentu)

Dalam kondisi tertentu, merek yang tidak sejenis pun bisa ditolak apabila kemiripannya kuat dan berpotensi merugikan pemilik merek lain.

4. Memiliki kemiripan dengan indikasi geografis terdaftar

Jika merek menyerupai indikasi geografis tertentu yang sudah terdaftar, DJKI dapat menolaknya.

5. Menggunakan nama orang terkenal atau badan hukum tanpa izin

Merek yang menggunakan nama, singkatan, foto, atau identitas tokoh terkenal, maupun nama badan hukum milik pihak lain, berpotensi ditolak jika tidak ada persetujuan tertulis.

6. Meniru simbol negara atau lembaga tertentu

Penggunaan bendera, lambang, emblem, atau simbol lembaga nasional maupun internasional tanpa izin juga termasuk alasan penolakan.

7. Menyerupai cap atau stempel resmi pemerintah

Jika merek terlihat seperti tanda resmi milik negara atau lembaga pemerintah, DJKI dapat menolaknya demi mencegah penyalahgunaan.

8. Permohonan diajukan dengan itikad tidak baik

Jika DJKI menilai pendaftaran dilakukan untuk tujuan buruk, seperti membajak merek orang lain atau menghambat kompetitor, permohonan juga bisa ditolak.

Kesimpulannya: penolakan relatif terjadi karena merek Anda dinilai “terlalu mirip” atau berpotensi melanggar hak pihak lain.

Solusi dan Cara Mengatasi Penolakan Merek

Menerima surat penolakan merek memang menyebalkan, tetapi bukan berarti bisnis Anda berhenti. Anda tetap punya pilihan langkah yang bisa disesuaikan dengan kondisi usaha.

Berikut dua solusi yang paling umum dilakukan:

1. Ajukan Banding Merek 

Jika Anda merasa merek yang Anda ajukan tidak melanggar aturan dan memiliki pembeda yang jelas, Anda bisa menempuh jalur banding.

Banding dilakukan melalui Komisi Banding Merek, yaitu lembaga yang menangani permohonan banding atas penolakan DJKI. Biaya pengajuan banding merek umumnya sebesar Rp3.000.000.

Banding menjadi pilihan tepat apabila:

• merek sudah terlanjur dikenal luas
• bisnis sudah berjalan stabil
• Anda punya reseller atau distributor
• identitas brand sudah kuat di pasar

Agar pengajuan banding Anda lebih kuat, siapkan:

• argumen bahwa merek Anda berbeda dari merek pembanding
• bukti promosi dan penggunaan merek
• bukti bahwa merek tidak menipu dan tidak melanggar ketentuan

Dengan banding, DJKI akan meninjau ulang apakah keputusan penolakan memang sudah tepat atau masih bisa dipertimbangkan.

2. Lakukan Rebranding 

Pilihan kedua adalah rebranding, yaitu mengganti nama, logo, atau identitas merek agar lebih aman saat diajukan ulang.

Rebranding cocok dilakukan bila:

• bisnis masih di tahap awal
• produk baru akan launching
• kemasan belum diproduksi massal
• promosi belum terlalu luas
• identitas brand masih mudah diubah

Namun, Anda tetap harus menghitung biaya rebranding secara realistis, seperti:

• pembuatan logo dan desain baru
• revisi kemasan
• penggantian materi promosi
• pendaftaran merek dari awal

Jika dilakukan dengan strategi yang rapi, rebranding justru bisa menjadi kesempatan untuk membangun brand yang lebih kuat dan lebih siap bersaing.

FAQ

1. Jika merek ditolak, apakah uang kembali?

Sayangnya, uang yang sudah dibayarkan ke DJKI tidak kembali. Jadi, pahami alasan penolakan, serta siapkan registrasinya dengan baik.

2. Apa saja pelanggaran merek?

Pemalsuan Merek, penggunaan merek sama untuk produk berbeda, penggunaan tanpa izin, peniru kemasan, hingga pendaftaran merek dengan tujuan buruk.

3. Apa yang dilindungi hak merek?

Menurut Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016, merek yang dilindungi adalah berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan warna dua dimensi atau tiga dimensi, hologram, suara, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut.

Serahkan Pengurusan Legalitas Merek pada Jasa Profesional

Mengalami penolakan merek merupakan mimpi buruk bagi pebisnis. Proses transaksi harus terhenti, promosi tertunda, hingga kerjasama bisnis bersama pihak lainnya menjadi tidak maksimal.

Setiap kasus penolakan merek memiliki alasan yang berbeda-beda serta membutuhkan pendekatan yang tepat. Mulai menyusun argumen, menyiapkan bukti pendukung, hingga memilih langkah efektif antara tanggapan banding, atau rebranding.

Bagi Anda yang ingin fokus pada bisnis dan penjualan tanpa terganggu urusan legalitas, serahkan pengurusan merek kepada tim Konsultan Penolakan Merek yang sudah terbiasa menangani penolakan merek dan memahami pola pemeriksaan DJKI.

Tasya Mandarira

Legal Intellectual Property Expert M.H

Ahli Sengketa Merek berpengalaman 8+ tahun di bidang hukum merek, dengan fokus pada berita merek, kasus merek, dan jurnal merek. Memiliki keahlian dalam penyusunan konten regulasi dan panduan merek mulai dari tahap pra permohonan hingga pasca permohonan.

Areas of Expertise: Berita Merek, Kasus Merek, Jurnal Merek, Pra Permohonan, Pasca Permohonan